Proses perdamain aceh

Umum menganggap bahwa GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal yang disebut paling awal, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam.Terdapat berbagai pendapat yang telah menjelaskan beberapa hal yang menjadi kausa peristiwa ini. Pertama, bahwa GAM merupakan lanjutan perjuangan - atau setidaknya terkait - Darul Islam (DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang dibangun oleh Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh. Kita akan lanjutkan Sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini ke faktor yang kedua. Sebelum lebih lanjut Kedua, faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, dan berbagai ketidakadilan lainnya merupakan faktor ketiga dari sebab kelahiran GAM.Penyelesaian konflik Aceh oleh pemerintah RI pada masa Orde Baru sampai era Reformasi. Pada masa Presiden B.J.Habibie, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dengan menggunakan militer dan polisi dalam menjaga keamanan di Aceh. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid mencoba melakukan pendekatan baru, yang disebut dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan mencoba membuka dialog damai dengan GAM.
Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri berlaku Kesepakatan Penghentian Kekerasan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, tampak keduanya memilih cara non-militer untuk menyelesaikan persoalan. Terlebih inisiatif, Jusuf Kalla dengan cara bekerja di balik layar (second track diplomacy) agar dapat masuk ke pusat pimpinan GAM, dalam rangka melakukan komunikasi politik di satu sisi dan sekaligus membangun kepercayaan. Musibah yang mendatangkan berkah akhirnya terjadi, tsunami 26 Desember 2004 telah turut mengambil peran untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Musibah tersebut menuntut pemerintah dan GAM untuk lebih memikirkan solusi damai dalam menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Aceh.

Faktor-faktor perdamaian di Aceh :
1. Bencana Alam Tsunami
2. Keseriusan Pemerintahan SBY-JK
3. Dukungan TNI
4. Perubahan semangat GAM
5. Peranan Martti Ahtisaari
6. Agenda Konkret Pemerintah
7. Dukungan Internasional
8. Format Dialog
9. Lobi Personal yang Intensif
10. Kesabaran dan Toleransi Negositator Pemerintah
11. Komitmen Kedua Belah Pihak
12. Kedisiplinan GAM