Indonesia melaksanakan demokrasi liberal sekitar tahun

INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)



Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugatMenteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahPresiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPRPerdana Menteri diangkat oleh Presiden

Masa Demokrasi Liberal Indonesia sekitar tahun 1950-1959